Balikpapan, 17 April 2026 – Fakultas Hukum Universitas Mulia kembali menghadirkan kegiatan akademik yang memperkaya wawasan mahasiswa melalui kuliah tamu bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Acara ini berlangsung di Aula Universitas Mulia dan dihadiri oleh puluhan mahasiswa, dosen, serta jajaran pimpinan fakultas.

Dalam pemaparannya, narasumber dari KPPU menjelaskan secara mendalam mengenai tugas dan fungsi lembaga tersebut dalam menjaga iklim usaha yang sehat di Indonesia. Topik yang dibahas meliputi praktik monopoli, kartel, penyalahgunaan posisi dominan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan pelaku usaha. Mahasiswa diajak untuk memahami bagaimana regulasi persaingan usaha berperan penting dalam menciptakan pasar yang adil, transparan, dan kompetitif.

Kuliah tamu ini juga menyoroti sejumlah kasus nyata yang pernah ditangani KPPU, sehingga mahasiswa dapat melihat langsung bagaimana proses investigasi, pemeriksaan, hingga pengambilan keputusan dilakukan. Hal ini memberikan gambaran konkret tentang penerapan hukum persaingan usaha di lapangan, sekaligus menumbuhkan kesadaran kritis mahasiswa terhadap pentingnya penegakan hukum di sektor ekonomi.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulia, dalam sambutannya, menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kampus untuk menghadirkan pengalaman belajar yang relevan dengan dunia praktik. “Kami ingin mahasiswa tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga melihat bagaimana lembaga negara bekerja dalam menegakkan aturan. Dengan begitu, mereka dapat mempersiapkan diri menjadi praktisi hukum yang berintegritas dan profesional,” ujarnya.

Antusiasme mahasiswa terlihat jelas dari banyaknya pertanyaan yang diajukan. Diskusi interaktif mencakup isu-isu seperti tantangan globalisasi terhadap persaingan usaha, peluang karier di bidang hukum persaingan, hingga peran mahasiswa hukum dalam mengawal keadilan ekonomi. Beberapa mahasiswa bahkan menyampaikan pandangan kritis mengenai perlunya sinergi antara KPPU, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat.

Kegiatan ini ditutup dengan pesan dari perwakilan KPPU agar mahasiswa terus mengasah kemampuan analisis hukum dan memperluas wawasan tentang regulasi ekonomi. “Generasi muda, khususnya mahasiswa hukum, memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan dunia usaha. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi mereka untuk berkontribusi di masa depan,” ungkapnya.

Dengan adanya kuliah tamu ini, Fakultas Hukum Universitas Mulia berharap mahasiswa semakin siap menghadapi tantangan dunia kerja, sekaligus menjadi agen perubahan yang mampu menegakkan hukum demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.

The post Kuliah Tamu KPPU di Universitas Mulia appeared first on Fakultas Hukum Universitas Mulia.

The post Fakultas Hukum Universitas Mulia Raih Prestasi Nasional melalui Pendanaan Hibah BIMA dan Hiliriset 2026 appeared first on Fakultas Hukum Universitas Mulia.

Balikpapan, April 2026 – Fakultas Hukum Universitas Mulia kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Salah satu dosen terbaiknya, Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D, berhasil terpilih sebagai penerima Pendanaan Hibah BIMA dan Hiliriset 2026. Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen Universitas Mulia dalam mendorong pengembangan riset yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya di kawasan pesisir Kalimantan Timur.

Program penelitian yang diusung oleh Dr. Budiarsih berjudul “Pengembangan Model dan Sistem Penataan Lingkungan Sehat Satu Upaya Peningkatan Kesehatan Terintegrasi Pada Masyarakat Kawasan Pesisir Kalimantan Timur”. Riset ini berfokus pada upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan, dengan pendekatan integratif yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan kesehatan masyarakat.

Dalam sambutannya, pihak Fakultas Hukum Universitas Mulia menyampaikan rasa bangga atas pencapaian ini. Dekan Fakultas Hukum menegaskan bahwa keberhasilan Dr. Budiarsih bukan hanya prestasi pribadi, tetapi juga cerminan dari kualitas akademik dan budaya riset yang terus dikembangkan di Universitas Mulia. “Kami berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir, sekaligus memperkuat peran hukum dalam pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Pendanaan Hibah BIMA dan Hiliriset sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan mendukung penelitian inovatif dan aplikatif. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan hasil riset dapat segera diimplementasikan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.

Prestasi ini juga menjadi motivasi bagi sivitas akademika Universitas Mulia untuk terus berinovasi dan menghasilkan karya-karya penelitian yang relevan dengan kebutuhan bangsa. Fakultas Hukum berkomitmen untuk memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga riset, maupun masyarakat, agar hasil penelitian dapat terintegrasi secara optimal dalam kebijakan publik.

Dengan pencapaian ini, Universitas Mulia semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu perguruan tinggi yang aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah dan nasional. Ke depan, Fakultas Hukum berharap semakin banyak dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam penelitian unggulan, sehingga Universitas Mulia dapat terus menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan solusi bagi tantangan masyarakat.

The post Fakultas Hukum Universitas Mulia Raih Prestasi Melalui Pendanaan Hibah BIMA dan Hiliriset 2026 appeared first on Fakultas Hukum Universitas Mulia.

Balikpapan, 17 Mei 2025 – Fakultas Hukum Universitas Mulia kembali menghadirkan kuliah tamu yang memperkaya wawasan mahasiswa, kali ini dengan topik Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Acara berlangsung secara daring melalui Zoom pada pukul 19.00–21.00 WITA, menghadirkan narasumber seorang paralegal dari Law Firm Fifi Lety Indra & Partners.

Dalam kuliah tamu tersebut, narasumber Enrico B. Silangen membawakan materi berjudul HAM & Konstitusi: Apa yang Bisa Kita Pelajari dari Putusan MKRI. Ia menekankan korelasi erat antara HAM dan konstitusi, di mana konstitusi berfungsi sebagai pelindung sekaligus penjamin hak-hak dasar warga negara. Materi kemudian mengulas peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagai The Guardian of Indonesia’s Constitution, dengan menyoroti sejumlah putusan penting yang berkaitan dengan HAM, seperti postnup agreement, batas usia perkawinan, dan revisi UU Cipta Kerja sektor ketenagakerjaan.

Sebagai lanjutan, narasumber menekankan pentingnya argumen tambahan dalam putusan MK yang bersumber dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Salah satunya adalah Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi menggunakan CEDAW sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menyesuaikan kebijakan batas usia perkawinan, agar tidak terjadi diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa putusan MK tidak hanya berlandaskan hukum nasional, tetapi juga memperhatikan standar internasional yang sah.

Selain itu, kuliah tamu juga menampilkan pandangan dari Hakim MK Dr. Daniel Yusmic Pancast Foekh, yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki tugas berat namun mulia sebagai pengawal konstitusi demi kemaslahatan masyarakat Indonesia yang majemuk. Pesan ini memperkuat pemahaman mahasiswa bahwa MKRI bukan sekadar lembaga peradilan, tetapi juga penjaga nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial.

Diskusi berlangsung interaktif, dengan mahasiswa aktif mengajukan pertanyaan seputar praktik perlindungan HAM di Indonesia, relevansi putusan MK dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana standar internasional dapat memperkuat sistem hukum nasional. Narasumber menekankan bahwa mahasiswa hukum perlu memahami dimensi HAM tidak hanya dari sisi teori, tetapi juga dari praktik dan putusan pengadilan yang nyata.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulia menyampaikan apresiasi atas kesediaan narasumber berbagi ilmu dan pengalaman. “Kuliah tamu ini membuka wawasan mahasiswa tentang pentingnya HAM dalam kerangka konstitusi, sekaligus menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga demokrasi dan keadilan,” ujarnya.

Kegiatan ini diharapkan memperkuat kapasitas akademik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulia, sekaligus menumbuhkan kesadaran kritis terhadap isu-isu HAM dan konstitusi di Indonesia. Fakultas Hukum berkomitmen untuk terus menghadirkan narasumber berkualitas dalam rangka mencetak lulusan yang berintegritas, berwawasan luas, dan siap berkontribusi bagi masyarakat.

The post Fakultas Hukum Universitas Mulia Gelar Kuliah Tamu Hukum dan HAM Bersama Paralegal dari Fifi Lety Indra & Partners appeared first on Fakultas Hukum Universitas Mulia.

Balikpapan, 15 Desember 2025 – Fakultas Hukum Universitas Mulia kembali menyelenggarakan kuliah tamu bertajuk Ilmu Negara dengan menghadirkan narasumber Bernard Nicholas Singarimbun, S.H, LL.M Candidate dari University of Hamburg. Acara ini berlangsung secara daring melalui Zoom pada pukul 17.30 WITA dan diikuti oleh mahasiswa serta dosen Fakultas Hukum Universitas Mulia.

Dalam pemaparannya, Bernard mengawali dengan membahas konsep klasik kedaulatan melalui pemikiran Jean Bodin dan John Locke. Bodin menekankan kedaulatan sebagai kekuasaan absolut dan abadi suatu negara, sementara Locke menegaskan bahwa kekuasaan politik merupakan kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah, sehingga kedaulatan sejatinya berasal dari rakyat. Materi ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana negara modern menata kekuasaan dan legitimasi politik.

Selanjutnya, Bernard mengaitkan teori dengan isu aktual di tingkat global, seperti krisis independensi peradilan di Polandia. Ia menjelaskan bagaimana reformasi pemerintah terhadap Dewan Kehakiman Nasional (KRS) ditolak Mahkamah Konstitusi karena dianggap mengancam independensi hakim, serta bagaimana Uni Eropa melalui CJEU menilai reformasi tersebut melemahkan prinsip imparsialitas. Kasus ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara hukum nasional dan hukum supranasional dalam konteks globalisasi.

Materi kemudian berlanjut pada pembahasan Konstitusi di Indonesia. Bernard menampilkan piramida peraturan perundang-undangan yang menegaskan hierarki hukum, mulai dari UUD 1945 sebagai dasar tertinggi hingga peraturan daerah. Ia menekankan bahwa pemahaman terhadap struktur hukum ini sangat penting agar mahasiswa mampu menilai konsistensi dan legitimasi suatu kebijakan. “Konstitusi bukan hanya teks, tetapi juga cerminan nilai-nilai keadilan dan demokrasi yang harus dijaga,” tegasnya.

Sebagai penutup, Bernard menyampaikan Closing Remarks yang menekankan bahwa konstitusi adalah tulang punggung tata kelola negara. Namun, di era modern konstitusi menghadapi tantangan baru seperti perubahan teknologi yang cepat, globalisasi, serta transformasi sosial dan budaya. Menurutnya, konstitusi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tetapi tetap menjaga prinsip inti seperti rule of law, demokrasi, dan hak asasi manusia. “Konstitusi tetap menjadi fondasi stabilitas, legitimasi, dan keadilan dalam dunia yang terus berubah,” ujarnya.

Diskusi berlangsung interaktif, dengan mahasiswa aktif mengajukan pertanyaan seputar perbandingan sistem hukum di Indonesia dan Eropa, tantangan penegakan hukum di era globalisasi, serta relevansi teori kedaulatan dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulia menyampaikan apresiasi atas kesediaan Bernard Nicholas berbagi ilmu dan pengalaman internasional. “Kuliah tamu ini membuka cakrawala baru bagi mahasiswa untuk memahami Ilmu Negara tidak hanya dari sisi teori, tetapi juga praktik dan tantangan nyata di berbagai belahan dunia,” ujarnya.

Kegiatan ini diharapkan memperkuat kapasitas akademik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulia, sekaligus menumbuhkan kesadaran kritis terhadap dinamika hukum dan politik baik di Indonesia maupun di tingkat global. Fakultas Hukum berkomitmen untuk terus menghadirkan narasumber berkualitas dalam rangka mencetak lulusan yang berintegritas, berwawasan luas, dan siap berkontribusi bagi masyarakat.

The post Fakultas Hukum Universitas Mulia Gelar Kuliah Tamu Ilmu Negara Bersama Bernard Nicholas Singarimbun, S.H appeared first on Fakultas Hukum Universitas Mulia.

Balikpapan, 09 Juni 2025 – Fakultas Hukum Universitas Mulia kembali menghadirkan kegiatan akademik yang memperkaya wawasan mahasiswa melalui kuliah tamu bertajuk Sosiologi Hukum. Acara ini diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom pada pukul 08.30 WITA, dengan menghadirkan narasumber John Sampe, LL.M, seorang akademisi dan praktisi hukum yang dikenal aktif membahas isu-isu kontemporer dalam sistem peradilan pidana.

Dalam kuliah tamu tersebut, John Sampe membawakan materi yang menantang mahasiswa untuk berpikir kritis tentang relevansi keberadaan penjara dalam sistem hukum modern. Melalui presentasi berjudul Abolition: Beyond the Carceral Logic, ia mengajak peserta untuk meninjau kembali logika pemidanaan yang selama ini bertumpu pada pemenjaraan. Materi yang ditampilkan menyoroti sejumlah pertanyaan mendasar: apakah penjara masih relevan, ke mana orang yang berhadapan dengan hukum seharusnya ditempatkan, serta kritik terhadap penjara yang dianggap mahal, penuh kekerasan, dan justru menimbulkan kriminalitas baru.

Materi lanjutan semakin memperkaya diskusi. John Sampe m engangkat gagasan Angela Davis dalam publikasi Are Prisons Obsolete? yang menilai penjara sebagai institusi kriminogenik yang memperburuk perilaku, menciptakan stigma, dan menutup akses pemulihan. Ia juga menyoroti fenomena kriminalisasi terhadap kelompok rentan seperti pengguna narkotika, perempuan korban KDRT, petani adat, dan warga miskin kota. Konsep Kriminogenik Pemenjaraan dijelaskan lebih rinci, mencakup stigma sosial, budaya keras di dalam penjara, lingkaran sosial yang sempit, hingga cara bertahan hidup yang justru dikriminalisasi.

Sebagai alternatif, narasumber memperkenalkan konsep Keadilan Restoratif dan Dekriminalisasi. Ia menekankan pentingnya proses pemulihan berbasis dialog, tanggung jawab, dan pemulihan korban. Dekriminalisasi pelanggaran non-kekerasan seperti penggunaan narkotika atau pelanggaran ringan dianggap sebagai langkah penting untuk mengurangi beban sistem hukum. Selain itu, peran komunitas ditekankan sebagai penjaga keamanan sosial melalui solidaritas dan relasi, bukan represi.

Tidak berhenti di situ, John Sampe juga mengaitkan materi dengan Perspektif Kontekstual Indonesia. Ia menyoroti konflik agraria, tambang, dan proyek infrastruktur yang sering berujung pada kriminalisasi masyarakat adat. Penegakan hukum selektif juga menjadi sorotan, di mana koruptor besar sering mendapat hukuman ringan atau bebas, sementara rakyat kecil diproses cepat dan dihukum berat. Menurutnya, pendekatan populis dalam penegakan hukum justru menyasar kelompok rentan dan memperparah ketidakadilan sosial.

Sebagai penutup, narasumber menekankan Peran Kejaksaan dalam sistem hukum. Jaksa, menurutnya, memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu perkara layak masuk ke pengadilan atau tidak. Oleh karena itu, diperlukan reformasi internal di tubuh kejaksaan, termasuk penerapan diversion, restorative justice, dan de-penalisasi. Reformasi ini diharapkan mampu mengurangi beban pengadilan sekaligus menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan.

Diskusi berlangsung interaktif, dengan mahasiswa aktif mengajukan pertanyaan seputar alternatif pemidanaan, peluang reformasi hukum, serta kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulia menyampaikan apresiasi atas kesediaan John Sampe berbagi ilmu dan pengalaman. “Kuliah tamu ini menjadi kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk memahami dimensi sosiologis dari hukum, sekaligus membuka wawasan tentang tantangan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia,” ujarnya.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memperkaya pengetahuan akademik, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis mahasiswa hukum Universitas Mulia terhadap isu-isu sosial yang berkaitan dengan hukum dan keadilan. Fakultas Hukum berkomitmen untuk terus menghadirkan narasumber berkualitas dalam rangka mencetak lulusan yang berintegritas, berwawasan luas, dan siap berkontribusi bagi masyarakat.

The post Fakultas Hukum Universitas Mulia Gelar Kuliah Tamu Sosiologi Hukum Bersama John Sampe, LL.M appeared first on Fakultas Hukum Universitas Mulia.

Balikpapan, 13 Maret 2026 – Fakultas Hukum Universitas Mulia Balikpapan mendapat kehormatan menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara dunia pendidikan tinggi dan instansi pemerintah, khususnya dalam bidang hukum, pelayanan publik, serta pengembangan sumber daya manusia.

Acara kunjungan berlangsung di ruang pertemuan Fakultas Hukum dengan suasana hangat dan penuh antusiasme. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulia dalam sambutannya menegaskan bahwa kehadiran Kakanwil Kaltim merupakan bentuk nyata dukungan terhadap pengembangan pendidikan hukum di daerah. “Kami berharap kerja sama ini dapat membuka peluang lebih luas bagi mahasiswa untuk belajar langsung dari praktik hukum di lapangan,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah agenda strategis, antara lain rencana kuliah umum yang menghadirkan pejabat Kemenkumham sebagai narasumber, program penelitian bersama yang relevan dengan isu-isu hukum aktual, serta peluang magang bagi mahasiswa di lingkungan Kemenkumham. Program-program ini diharapkan dapat memperkaya pengalaman akademik sekaligus memberikan bekal praktis bagi mahasiswa hukum Universitas Mulia.

Kakanwil Kaltim dalam paparannya menekankan pentingnya membangun generasi muda yang memiliki integritas, wawasan luas, dan keterampilan praktis. “Mahasiswa hukum tidak cukup hanya memahami teori. Mereka harus dibekali dengan pengalaman nyata agar mampu menjadi agen perubahan di masyarakat,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah, terutama dalam bidang penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Kunjungan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga diisi dengan sesi diskusi interaktif bersama mahasiswa. Para mahasiswa dengan antusias menyampaikan pertanyaan seputar praktik hukum, peluang karier di Kemenkumham, serta isu-isu aktual seperti reformasi hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. Diskusi tersebut berlangsung dinamis dan memberikan wawasan baru bagi mahasiswa tentang tantangan sekaligus peluang di dunia hukum.

Selain itu, Kakanwil Kaltim juga menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Universitas Mulia dalam mencetak lulusan yang unggul dan berdaya saing. Ia berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. “Kami terbuka untuk berkolaborasi, karena pendidikan dan praktik hukum harus berjalan beriringan,” tambahnya.

Acara ditutup dengan foto bersama dan penyerahan cenderamata sebagai simbol persahabatan dan kerja sama. Kunjungan ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan antara Fakultas Hukum Universitas Mulia dan Kemenkumham Kaltim, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan hukum dan masyarakat di Kalimantan Timur.

The post Kakanwil Kaltim Kunjungi Fakultas Hukum Universitas Mulia appeared first on Fakultas Hukum Universitas Mulia.

Balikpapan, 17 Desember 2025 — Dalam semangat memperkuat peran akademisi dalam pembangunan peradaban hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, Universitas Mulia Balikpapan menyelenggarakan sebuah Diskusi Publik bertajuk “Komunitas Akademik dan Peradaban HAM untuk Indonesia Maju”. Acara ini berlangsung di Ballroom Cheng Ho, kampus utama Universitas Mulia, dan dihadiri oleh ratusan peserta dari kalangan mahasiswa, dosen, serta pemerhati HAM dan pendidikan.

🔍 Menggali Peran Akademisi dalam Mendorong Peradaban HAM

Diskusi ini menjadi wadah strategis bagi sivitas akademika untuk membahas kontribusi nyata dunia pendidikan tinggi dalam membentuk masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Dalam sambutannya, Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifa’i, M.Si, selaku Rektor Universitas Mulia, menegaskan bahwa kampus bukan hanya tempat transfer ilmu, tetapi juga pusat pembentukan karakter dan nilai kemanusiaan.

“Universitas harus menjadi benteng moral dan intelektual yang mampu mendorong transformasi sosial berbasis keadilan dan hak asasi,” ujar Prof. Ahsin di hadapan peserta.

🎙️ Narasumber Terkemuka Hadirkan Perspektif Multidisipliner

Acara ini menghadirkan empat narasumber utama yang memiliki rekam jejak kuat dalam bidang hukum, HAM, dan pendidikan:

• Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D – Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulia, yang membahas peran kurikulum hukum dalam membentuk kesadaran HAM sejak dini.
• Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifa’i, M.Si. – Rektor Universitas Mulia, yang menyoroti pentingnya integrasi nilai HAM dalam visi pendidikan tinggi.
• Romanus Ndau, S.Fil., M.Si. – Perwakilan Dewan HAM, Penggiat HAM dan Demokrasi.
• Thomas H. Suwarta, S.S., M.Si.(Han) – Staf Khusus Mentri HAM Bidang Transformasi  Digital & Komunikasi Media.

Diskusi berlangsung interaktif, dengan sesi tanya jawab yang membuka ruang dialog antara peserta dan narasumber. Mahasiswa dari berbagai program studi turut aktif menyampaikan pandangan kritis dan pertanyaan seputar isu HAM kontemporer, termasuk kebebasan berekspresi, perlindungan kelompok rentan, dan peran teknologi dalam advokasi HAM.

🧠 Kampus Sebagai Katalisator Perubahan Sosial

Dalam pemaparannya, Dekan Fakultas Hukum menekankan bahwa Fakultas Hukum Universitas Mulia telah mengintegrasikan pendekatan HAM dalam berbagai mata kuliah dan kegiatan kemahasiswaan. Ia juga mengajak mahasiswa untuk menjadi agen perubahan yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial.

“HAM bukan sekadar teori, tetapi harus menjadi laku hidup yang dibentuk sejak di bangku kuliah,” tegasnya.

🤝 Kolaborasi dan Komitmen untuk Indonesia Maju

Diskusi ini juga menghasilkan komitmen bersama antara Universitas Mulia dan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Timur untuk memperluas kerja sama dalam bentuk seminar, penelitian, dan program pengabdian masyarakat yang berfokus pada edukasi HAM. Hal ini sejalan dengan visi Universitas Mulia sebagai kampus technopreneur yang tidak hanya unggul dalam teknologi, tetapi juga dalam nilai kemanusiaan.

📸 Suasana Acara: Antusiasme dan Semangat Kolaboratif

Ballroom Cheng Ho dipenuhi oleh peserta yang antusias, dengan suasana yang tertib dan penuh semangat. Layar digital besar menampilkan profil narasumber, sementara seorang pembicara berdiri di podium menyampaikan materi dengan penuh semangat. Beberapa peserta mengenakan atribut khas program studi mereka, termasuk kaos bertuliskan “INFORMATION TECHNOLOGY #PUREBLOODCOMPUTERSCIENTIST”, menandakan keberagaman latar belakang peserta yang hadir.

The post Universitas Mulia Gelar Diskusi Publik: Komunitas Akademik dan Peradaban HAM untuk Indonesia Maju appeared first on Fakultas Hukum Universitas Mulia.

Balikpapan, 11 Desember 2025 — Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Dunia (HAKORDIA) 2025, Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) melalui Dewan Pimpinan Daerah Kalimantan Timur dan Dewan Pimpinan Cabang Balikpapan menggelar kegiatan bertajuk Diskusi Publik HAKORDIA 2025 yang dilaksanakan di Hotel Benakutai, Balikpapan.

Kegiatan ini turut mengundang berbagai pemangku kepentingan, termasuk Fakultas Hukum Universitas Mulia Balikpapan, sebagai bentuk kolaborasi dalam membangun kesadaran hukum dan semangat antikorupsi di kalangan akademisi dan masyarakat umum.

Diskusi publik menghadirkan narasumber dari lembaga strategis nasional dan daerah, yaitu:

• Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)
• Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kajati Kaltim)
• Ketua Umum DPP LAKI
• Mahasiswa Universita Mulia

Selain sesi diskusi, acara juga dimeriahkan oleh penampilan khusus dari Mr. Gamayel, komika lokal yang membawakan materi bertema antikorupsi melalui pendekatan stand-up comedy.

Dalam diskusi publik yang bertujuan untuk memberikan semangat dan memberikan edukasi pada masyarakat tentang bahayanya korupsi dan mengingatkan kepada pejabat pejabat dikarenakan kasus korupsi masih banyak terjadi diligkungan pejabat.

Dekan dengan anggota dprd fraksi hanura Simon.SE dan staf ahli Gubernur Kaltim, kolonel Sembiring, Dosen Trisakti Jakarta, Ketua DPP Laki dan Dewan Pengawas Laki berdiskusi dan menyampaikan harapan agar kegiatan ini menjadi momentum reflektif sekaligus edukatif dalam memperkuat komitmen bersama melawan korupsi.

Fakultas Hukum Universitas Mulia menyambut baik undangan ini sebagai bagian dari kontribusi akademik dalam pembangunan integritas hukum dan tata kelola yang bersih.

The post 🎙️ Fakultas Hukum Universitas Mulia Diundang dalam Diskusi Publik HAKORDIA 2025 appeared first on Fakultas Hukum Universitas Mulia.

Balikpapan, 26 November 2025 — Fakultas Hukum Universitas Mulia Balikpapan menyelenggarakan acara Yudisium dan Pelepasan Lulusan Program Studi S1 Hukum sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas pencapaian akademik para mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sarjana hukum. Bertempat di aula utama kampus Universitas Mulia, kegiatan ini berlangsung khidmat dan penuh makna, dihadiri oleh pimpinan fakultas, dosen, staf akademik, serta keluarga para lulusan.

Acara ini merupakan bagian dari semangat Kampus Merdeka yang mendorong transformasi pendidikan tinggi di Indonesia, dengan menekankan pada pengembangan karakter, kompetensi, dan kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja dan tantangan hukum yang kompleks. Dengan mengusung tema “Indonesia Jaya”, Fakultas Hukum Universitas Mulia menegaskan komitmennya dalam mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas dan berjiwa kebangsaan.

✍️ Prosesi Yudisium: Simbol Transisi Akademik ke Profesional

Prosesi yudisium diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Dekan tentang kelulusan mahasiswa, dilanjutkan dengan pemanggilan nama-nama lulusan secara simbolis. Momen ini menjadi titik balik bagi para mahasiswa, menandai berakhirnya masa studi dan dimulainya perjalanan sebagai sarjana hukum yang siap berkontribusi di berbagai sektor: advokasi, pemerintahan, korporasi, maupun masyarakat sipil.

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulia, Budiarsih, S.H.,M.Hum.,Ph.D  menyampaikan rasa bangga dan harapan besar kepada para lulusan. “Yudisium bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab intelektual dan moral sebagai bagian dari masyarakat hukum. Jadilah pembela keadilan yang berpihak pada kebenaran dan kemanusiaan,” ujarnya.

🎓 Refleksi Lulusan: Terima Kasih dan Janji Profesionalisme

Perwakilan lulusan, dalam pidato reflektifnya, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh dosen dan staf yang telah membimbing selama masa studi. Ia juga mengajak rekan-rekan lulusan untuk menjaga nama baik almamater dan menjunjung tinggi etika profesi hukum di mana pun mereka berkiprah.

“Universitas Mulia telah menjadi rumah intelektual kami. Kini saatnya kami melangkah ke dunia nyata dengan bekal ilmu, nilai, dan semangat untuk mengabdi,” ucapnya penuh haru.

🌟 Harapan dan Penutup

Acara ditutup dengan doa bersama dan sesi foto sebagai dokumentasi kenangan. Suasana penuh haru dan kebanggaan menyelimuti ruangan, menandai keberhasilan Fakultas Hukum Universitas Mulia dalam mendidik generasi penerus hukum yang siap berkontribusi bagi bangsa dan negara.

Dengan terselenggaranya yudisium ini, Universitas Mulia kembali menegaskan perannya sebagai institusi pendidikan tinggi yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada masa depan. Para lulusan diharapkan menjadi pionir perubahan hukum yang progresif dan berkeadilan di tengah dinamika masyarakat Indonesia.

The post Fakultas Hukum Universitas Mulia Gelar Yudisium dan Pelepasan Lulusan S1 Hukum: Momentum Reflektif Menuju Profesionalisme Hukum appeared first on Fakultas Hukum Universitas Mulia.